PORTALMEDIA.ID - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta pemerintah membangun gedung film atau bioskop di setiap kecamatan demi mendorong ekonomi kreatif.
Hal ini disampaikan dalam rapat Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-panja Badan Anggaran DPR RI dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2025 dan RKP 2025.
Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin menyatakan saran itu berdasarkan catatan dalam laporan panitia kerja rencana kerja pemerintah dan prioritas anggaran 2025.
Baca Juga : Februari 2026 Dipenuhi Film Baru, Ini Daftar Tontonan yang Wajib Masuk Watchlist
"Untuk memperkuat kebijakan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual, perlu dilakukan dengan penguatan ekosistem film dan seni, membangun gedung film, gedung kesenian/pertunjukan di tingkat kecamatan yang difasilitasi oleh pemerintah," tutur Akmal, Jumat (5/7/2024).
Selain itu, ia juga mengatakan pemerintah perlu mencapai sasaran pengembangan pariwisata dan industri kreatif. Karenanya, pemerintah perlu terobosan dan pembenahan yang radikal agar menjadi daya tarik bagi wisatawan dan konsumen industri kreatif.
Anggota DPR RI asal Sulsel itu juga mengingatkan posisi Jakarta setelah ada IKN perlu dipersiapkan menjadi kota bisnis yang inovatif untuk pengembangan industri kreatif.
Baca Juga : Yasir Machmud Kunci Kemenangan BERAMAL di Pilkada Bone 2024
Di sisi lain, pemerintah pun perlu mendukung kebijakan peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi.
"Perlu dukungan pembiayaan dan subsidi dari Pemerintah. Salah satunya membuka rumah makan khas kuliner Nusantara," imbuh bakak calon Bupati Bone itu.
Lebih lanjut, Akmal juga meminta pemerintah mendukung pencapaian prioritas nasional dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah harus segera melaksanakan Inpres Jalan tahun 2024.
Baca Juga : Warga Bone Resmi Punya 45 Wakil Rakyat Baru Periode 2024-2029, Ini Daftarnya
"Melaksanakan kebijakan konektivitas dan layanan transportasi, perlu keberpihakan untuk pembangunan jalan daerah karena kondisi kelayakan jalan daerah masih 50 persen," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
