PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR – Rencana Pemerintah Kota Makassar untuk menata ulang kawasan Car Free Day (CFD) di Jalan Boulevard dengan membagi dua zona antara area olahraga dan area usaha disambut positif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.
Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, menyebut penataan ini sebagai langkah strategis untuk menciptakan harmoni antara kepentingan publik dan pelaku usaha kecil yang telah lama menggantungkan penghasilan di kawasan tersebut.
“Kita ingin CFD tetap menjadi ruang publik yang nyaman untuk olahraga, tapi juga mengakomodasi UMKM yang selama ini menjadi bagian dari ekosistemnya,” ujar Ismail, Selasa (6/5/2025).
Baca Juga : DPRD Makassar Soroti Program Iuran Sampah Gratis Pemkot
Menurut Ismail, penataan tidak berarti menghapus UMKM dari kawasan CFD, melainkan menempatkan mereka di area yang lebih tertib, bersih, dan tidak mengganggu aktivitas olahraga masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya penentuan lokasi dan waktu operasional yang terstruktur.
“Pak wali sudah mengambil langkah bijak. UMKM tetap diberi tempat, hanya saja akan ditata lebih baik agar kawasan CFD tidak semrawut dan tetap berfungsi sebagai ruang sehat,” jelasnya.
Ia pun mengusulkan agar Pemkot menyediakan jalur khusus atau titik tetap di trotoar yang bisa dimanfaatkan UMKM setiap akhir pekan. Dengan demikian, warga bisa berolahraga dengan tenang, sementara pelaku usaha tetap bisa berjualan tanpa gangguan.
Baca Juga : Fenomena Tenaga Honorer Fiktif di Makassar: Antara Warisan Masalah dan Peluang Pembenahan
“Kalau ditata secara profesional, maka semua pihak diuntungkan. Masyarakat nyaman, pelaku UMKM tetap punya ruang, dan roda ekonomi tetap berputar,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengungkapkan bahwa kebijakan pembagian zona dalam kawasan CFD merupakan hasil evaluasi dan masukan dari berbagai pihak. Pemkot ingin menciptakan ruang publik yang tertib, inklusif, dan mendukung ekonomi kerakyatan.
“Kami ingin CFD tetap punya identitas sebagai ruang sehat, tapi juga tidak menutup mata terhadap peran UMKM yang ikut menggerakkan ekonomi masyarakat,” terang Munafri.
Baca Juga : Komisi A DPRD Makassar Terima Aspirasi Honorer, Desak BKPSDMD Segera Beri Kepastian
Menurutnya, semangat penataan ini bukan untuk melarang, melainkan mengatur agar semua pihak mendapatkan manfaat secara adil. Pemkot pun akan terus memantau implementasi kebijakan ini dan terbuka terhadap saran serta evaluasi.
“Kami cari titik tengah. CFD tetap sehat dan bersih, UMKM tetap bisa hidup. Ini soal keseimbangan dan tata kelola ruang publik yang baik,” tutupnya.
Dengan skema baru ini, Pemkot Makassar berharap CFD Boulevard bisa menjadi contoh kawasan publik yang terorganisir, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi ruang interaksi sosial dan pertumbuhan ekonomi warga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
