"Masalah yang ditimbulkan antara lain, kekeringan air, debu, suara bising dan bau menyengat dari pabrik. Sudah banyak masyarakat yang menjadi korban. Banyak masyarakat terancam kehilangan tempat tinggal setelah perusahaan ini berdiri dan beroperasi," kata Koordinator Divisi Ekonomi, Sosial dan Budaya, Ridwan dalam dokumen Catahu-nya.
Di sektor perkebunan, konflik agraria terus mengemuka apa lagi tahun depan. Ada 2 HGU perusahaan perkebunan seperti PTPN XIV akan berakhir dan HGU PTPN XIV di Meiwa Enrekang telah habis namun telah melakukan penggusuran dan pengrusakan tanaman masyarakat.
Kemudian 3 proyek Strategis Nasional di Sulawesi Selatan, yaitu; Makassar New Port (MNP), Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo dan Kawasan Industri Bantaeng. Ketiga PSN ini bermasalah terutama kawasan industri Bantaeng
Baca Juga : LBH Makassar Terima 212 Laporan Sepanjang 2025, Didominasi Pelanggaran HAM
"Dari catatan akhir tahun ini, kami akan memberikan gambaran dan analisis tentang situasi agraria, ancaman lingkungan hidup, Kawasan hutan dan proyek infrastruktur seperti PSN yang merebut ruang hidup masyarakat." tulisnya.
Ridwan menyoroti perebutan ruang di perkotaan yang banyak dimonopoli oleh Mafia tanah mendapatkan perlawanan dari masyarakat.
"Masyarakat harus berani melawan perampasan lahan uang dilakukan oleh mafia, perebutan lahan di wilayah perkotaan tidak melulu dimenangkan oleh Mafia tetapi upaya kolektif dari masyarakatlah yang lebih berpeluang" ungkap Ridwan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
