PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR -- Eks Wakil Menteri Pertanahan yang juga politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Surya Tjandra, menilai sosok Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, merupakan tokoh yang paling bisa melanjutkan program bidang pertanahan yang digagas Presiden Joko Widodo.
Pernyataan Surya Tjandra itu diungkapkan dalam salah satu channel Youtube Total Politik yang dilihat Kamis (28/7/2022).
Dalam wawacaran itu, Surya ditanya soal siapa sosok tepat pengganti presiden Jokowi yang bisa melanjutkan program pemerintah saat ini di bidang agraria.
Baca Juga : Berubah Jadi Parpol, Gerakan Rakyat Usung Anies Baswedan
"Harus ada. Kita dalam Pilpres atau Pilkada bukan nyari malaikat. Bukan nyari manusia dewa atau manusia setengah dewa. Tapi yang tersedia, yang ada. Nah dalam konteks itu siapapun yang ada harus bisa melanjutkan itu. Karena ini bukan cuma amanat tapi tanggungjawab dong. Misalnya saya sebagai (eks) Wamen kemarin itu melanjutkan (sebelumnya). Dari pilihan-pilihan yang ada memang kalau saya pribadi ya saya merasa ya Pak Anis Baswedan," katanya.
Surya kemudian dicecar pertanyaan soal pandangannya yang justru berbeda sikap dengan partainya.
Diketahui Anies Baswedan tidak masuk dalam daftar calon presiden yang terpotret dalam radar PSI untuk menggantikan presiden Jokowi di masa depan.
Baca Juga : Muda Bergerak Sulsel Ajak Pemuda Bersatu Menggerakkan Perubahan
"Ini kan yang gue (saya) ngomong pengalaman ya. Dalam perjalanan saya ketemu kepala daerah dalam 2 tahun lebih jadi Wamen udah 30 provinsi," jawabnya.
Dia menjelaskan, selama menjadi Wamen Agraria dan Tata Ruang (ATR), dia melihat langsung political will Anies Baswedan dalam mengurai masalah pertanahan di Jakarta.
Dia mengatakan, DKI Jakarta itu memiliki kelebihan yakni kapasitas fiskalnya yang besar hingga Rp80 miliar. Karena itu, DKI Jakarta relatif lebih mandiri dari sisi anggaran dibanding daerah lain di Indonesia.
Baca Juga : Anies Kritik Presiden Tak Hadir di PBB: Indonesia Seperti Warga RT yang Tak Pernah Rapat
"Nah khusus untuk sektor agraria, (kantor) pertanahan di DKI itu ada hibah dari Gubernur Anies ke Kanwil Rp80 miliar (digunakan) untuk beres-beresin, sinkronisasi data data pembangunan secara umum dengan data Pertanahan. Itu di sinergikan supaya nggak tumpang tindih dan bisa jadi solid. Nah data ini kan mahal (berharga)," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
