PORTALMEDIA.ID -- Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memberikan komentar mengenai gugatan sistem pemilu yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam tulisannya di Facebook yang dibagikan kepada wartawan, Minggu (19/2/2023), SBY mengaku tertarik dengan isu pergantian sistem pemilu seperti dalam gugatan di MK. SBY sudah lama tidak mengomentari isu perpolitikan Tanah Air.
"Benarkah sebuah sistem pemilu diubah dan diganti ketika proses pemilu sudah dimulai, sesuai dengan agenda dan 'time-line' yang ditetapkan oleh KPU? Tepatkah di tengah perjalanan yang telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik itu, utamanya oleh partai-partai politik peserta pemilu, tiba-tiba sebuah aturan yang sangat fundamental dilakukan perubahan? Ini tentu dengan asumsi bahwa MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup yang mesti dianut dalam Pemilu 2024 yang tengah berjalan saat ini," kata SBY.
Baca Juga : Selain Hina Prabowo, Akun Fufufafa Juga Ejek SBY
SBY menanyakan tentang situasi darurat yang memaksa perubahan sistem pemilu. Ia mengambil contoh situasi krisis yang terjadi pada tahun 1998, ketika terjadi reformasi dan rezim Orde Baru Soeharto berakhir.
"Apakah saat ini, ketika proses pemilu telah berlangsung, ada sebuah kegentingan di negara kita, seperti situasi krisis tahun 1998 dulu misalnya, sehingga sistem pemilu mesti diganti di tengah jalan," ujar SBY.
SBY mengakui mengubah sebuah sistem memang dimungkinkan. Meski demikian, SBY menegaskan saat ini proses pemilu tengah berjalan dan sebaiknya dilakukan musyawarah bersama ketimbang mengajukan gugatan ke MK.
Baca Juga : SBY Sebut 3 Capres Baik Tapi Prabowo-Gibran Lebih Mampu dan Siap Pimpin Indonesia
"Mengubah sebuah sistem tentu amat dimungkinkan. Namun, di masa 'tenang', bagus jika dilakukan perembukan bersama, ketimbang mengambil jalan pintas melakukan judical review ke MK," katanya.
Menurut SBY, perbaikan sistem pemilu di Indonesia adalah hal yang mungkin dilakukan. Namun, SBY menekankan agar perbaikan tersebut tidak hanya bergerak dari sistem terbuka yang saat ini digunakan ke sistem yang tertutup.
"Jika kita hendak melakukan perubahan yang bersifat fundamental, misalnya konstitusi, bentuk negara serta sistem pemerintahan dan sistem pemilu, pada hakikatnya rakyat perlu diajak bicara. Perlu dilibatkan," ucapnya.
Baca Juga : SBY Tak Masuk Struktur TKN Prabowo-Gibran, Airlangga: Ada AHY
"Ada yang menggunakan sistem referendum yang formal maupun jajak pendapat yang tidak terlalu formal," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
